Perilaku Politik Transaksional Dalam Pemilihan Umum Legislatif

Dalam sistem politik demokrasi, Parpol menjadi penghubung politis antara pemilik kekuasaan, yaitu rakyat, dengan pemerintah sebagai pemegang mandat kekuasaan. Fungsi utama Parpol adalah untuk menyerap dan menyalurkan aspirasi dan kepentingan rakyat, melakukan pendidikan politik ke masyarakat tentang hak dan kewajiban warga Negara dalam kehidupan bernegara; melakukan rekrutmen politik secara demokratis sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku untuk mengisi jabatan publik di semua tingkatan pemerintahan; memformulaksikan dan menetapkan kebijakan umum melalui institusi legislatif dan eksekutif di semua tingkatan pemerintahan; melakukan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan publik melalui para kadernya di lembaga legislatif; menjadi penengah antara kepentingan/aspirasi rakyat dengan pemerintah beserta kebijakannya dan menjadi alat pengontrol kepentingan pribadi politisi yang duduk sebagai wakil rakyat maupun pejabat politik (Maurice Duverger, Political parties: Th eir organization and Activities in Th e Modern State)

Pada sisi lain Parpol adalah ruang publik yang besar dalam konteks Negara dan lembaga perwakilan rakyat, sebagaimana individu adalah bagian dari ruang public dalam lingkup parpol. Ungkapan klasik yang populer yaitu, Power tends to corrupt, absolute power corrups absolutely. Kekuasaan mempunyai dua tabiat yang kontradiktif secara diamtral satu sama lain, yaitu daya pesona yang luar biasa, tetapi sekaligus mempunyai kecenderungan merusak, apalagi kalau kekuasaan absolute, pemegang kekuasaan pasti akan merusak tatanan kehidupan masyarakat. Daya pikat kekuasaan semacam itu mengakibatkan pertarungan memperebutkan kekuasaan menjadi sangat rawan terhadap tindakan yang menghalalkan segala cara. Albert Hirschman meyakinkan bahwa nafsu manusia, termasuk nafsu kekuasaan (yang merusak) hanya dapat ditundukkan oleh nafsu lain yang lebih rendah daya rusaknya, yaitu kepentingan pribadi (self interest), terutama kepentingan ekonomi (kemakmuran) (The Passion and the interest: political argument for Capitalist Before Its Trial, Princenton University Press, New Jersey). Watak kekuasaan ini, mengakibatkan pertarungan memperebutkan kekuasaan menjadi sangat rawan terhadap tindakan yang menghalalkan segala cara, mulai dari bujuk rayu, intimidasi sampai dengan tekanan fi sik. Demokrasi hanya menjadi sekedar pertarungan perebutan kekuasaan demi kepentingan transaksional, akan dapat mencerabut posibilitas politik sebagai upaya membangun kehidupan bersama yang lebih beradap.

Menurut Alhumami, korupsi politik adalah ketika pejabat Negara menyalahgunakan kekuasaan atau menyelewengkan otoritas dan wewenang untuk meraih keuntungan pribadi. Bentuk korupsi politik seperti: (i) pengambilan dana publik yang menjadi sumber pendapatan Negara, (ii) penggelapan pajak, (iii) penyunatan anggaran pembangunan, (iv) permintaan komisi untuk proyek yang didanai pemerintah (v) penyuapan untuk memuluskan proses legislasi, pembuatan kebijakan public,dan persetujuan anggaran belanja Negara.Baharuddin Thahir, pejabat publik dalam lingkungan legislatif, akan melihat kedudukan sebagai alat, bukan tujuan. Oleh karena itu kode etik mengandaikan bahwa para pejabat public dapat berperilaku sebagai pendukung nilai moral dan sekaligus pelaksana dari nilai tersebut dalam tindakan nyata.

Menurut Frederickson dan hart bahwa pejabat publik harus memiliki moral fi lsuf dan aktivitas moral yang baik, yang memerlukan pemahaman dan kepercayaan terhadap nilai rejim, dan rasa kebajikan yang luas bagi orang-orang bangsa.Ary Dwipayana dan Ari Sujito, migrasi politik lebih sering dipicu hal-hal yang bersifat transaksional dan pragmatis. Perpindahan politisi ke partai lain terjadi bukan karena perbedaan ideologi tapi politisi tersebut gagal memperebutkan posisi atau jabatan strategis dalam parpol.Oleh sebab itu dalam memperebutkan kursi dalam pertarungan di gelanggang Pemilihan Umum para caleg tidak segan menggunakan cara dan jalan pintas termasuk dengan melakukan politik uang, seperti dikatakan oleh Syarif bahwa:
goods used in indirest money politics payment are those prossessing high use value, as well as high exchange value. It is thus understandable that products included in the “nine basic needs” have become preme commodities used as indirect money politict payments. While the candidates also present other goods, they are more contextual, since the goods given must be adjusted to the specifi c needs of the target group. To get a more comprehensive picture of this matter.Direct money politic is generally in the form of cash payment given by candidates for local government head positions to individuals or institution.

Politik uang masih merebak di segala tingkatan pada Pemilu, dengan mudah menjumpai politik uang dalam segala bentuknya, seperti pemberian sembako, bantuan materi hingga pemberian uang. Akibatnya para caleg yang maju dalam Pemilu sebagai calon pemimpin hanya terbatas dari kalangan yang memiliki sumber dana ekonomi yang besar. Ada kecenderungan bahwa mereka yang menjadi kandidat dalam berbagai jenjang Pemilu bukan karena kapasitas dan kapabilitasnya sebagai politisi yang mengakar dan memahami atau mempresentasikan aspirasi rakyat. Akan tetapi karena memiliki uang maka mereka dapat menjadi caleg .

Semakin banyak para kandidat menginvestasikan modal sosial, budaya dan ekonomi dalam kampanye maka akan semakin banyak modal politik yang diperolehnya dan ini merupakan pintu masuk untuk merebut kekuasaan politik.Sistem politik dipandang sebagai “faktor hulu” penentu kemajuan bangsa, sedangkan faktor hilirnya dapat ditelisik dari kemajuan masyarakat di bidang pemenuhan kebutuhan dasar, pemerataan ekonomi, dan rasa aman bagi seluruh elemen masyarakat. Sementara itu, rekrutmen caleg dapat dipandang sebagai faktor tengah dalam hubungan “hulu-hilir” sistem politik Indonesia.

Jika rekrutmen caleg yang terjadi hanya mengandalkan pertarungan materi, maka dalam praktik politiknya akan sangat sulit untuk menghindari munculnya transaksi politik dalam Pemilu. Kecenderungan ini dapat dibuktikan dalam setiap penyelenggaraan Pemilu, di mana Parpol telah memulai terlebih dahulu dengan bertransaksi untuk duduk dalam pengurusan partai, dilanjutkan dalam penetapan caleg, dan untuk memenangkan pertarungan caleg justru melakukan transaksi politik dengan para pemilih.

Write a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *